Gedung paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kembali diduduki oleh ratusan mahasiswa asal Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry, Banda Aceh, Rabu (25/9/2019). Mahasiswa menuntut dewan agar menyampaikan ke DPR RI dan presiden menolak sejumlah undang-undang kontroversi
Awalnya Mahasiswa sempat tertahan di pintu gerbang, setelah bernegosiasi dengan aparat keamanan massa berhasil masuk ke pekarangan kantor tersebut.
Mahasiswa menggunakan jas almamater pertama bertahan di pelataran gedung DPRA. Tampak pihak kepolisian memasang pagar betis depan pintu masuk ruang paripurna. Sedangkan massa terus berorasi dan juga membawa spanduk dan juga poster.
Samping kanan gedung dewan tampak mobil water cannon telah disiagakan. Tampak juga Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Trisno Riyanto memimpin langsung pengamanan aksi mahasiswa yang menuntut membatalkan sejumlah regulasi kontroversi.
Setelah berorasi sekitar 30 menit lebih mahasiswa kemudian diizinkan masuk dalam ruang paripurna dewan. Di dalam gedung disambut langsung oleh wakil ketua DPRA Irwan Djohan dari Partai Nasdem, Tarmizi dan Azhari Cage dari Partai Aceh.
Saat Azhari Cage bicara sempat menyinggung soal beasiswa dan juga menjelaskan sudah membahas Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA). Langsung dibantah oleh Koordinator Lapangan, Heri Gusnadi, bahwa kedatangan mahasiswa untuk bertemu dengan ketua DPRA, Sulaiman menyampaikan beberapa tuntutan terkait dengan Undang-undang kontroversi.
“Kami datang ke sini mau bertemu dengan Ayahanda kami ketua DPRA, tapi kemana Ayahanda kami, bukan mau dengar soal beasiswa,” kata Heri Gusnadi dalam ruangan paripurna.
Seluruh anggota dewan yang bertemu dengan massa semua duduk di lantai. Demikian juga mahasiswa ada yang di lakukan dan juga di kursi tamu dalam gedung sidang paripurna DPRA.
Heri Gusnadi mengatakan kedatangan mahasiswa hari ini untuk menyerahkan petisi berisi empat poin agar ditandangani oleh pimpinan dewan. Tuntutan itu adalah agar presiden segera mengeluarkan PERPPU undang-undang KPK, membatalkan RUU KUHP, pemerintah agar transparan dan mengusut tuntas pembakar hutan dan lahan di Riau dan Pekanbaru.
Kami menuntut pemerintah untuk bersikap terhadap pengesahan UU KPK dan sejumlah RUU lainnya yang saat ini tengah dirancang. Kami menilai ini tidak berpihak kepada rakyat tapi untuk elit politik,” ujarnya.
Wakil ketua DPRA, Irwan Djohan di depan mahasiswa menyampaikan, ketua hari ini sedang tidak berada di sini. Karena dewan dalam mengambil keputusan secara kolektif, makanya dirinya mewakili selaku unsur pimpinan menandatangani petisi ini.
“Ketua sekarang tinggal beberapa hari lagi, beliau tidak sedang berada di sini sekarang. Saya yang terpilih kembali dari unsur pimpinan yang akan dilantik sebentar lagi,” ucap Irwan Djohan.
Politisi Partai Nasdem ini langsung meminta kepada massa agar petisi itu untuk Ditandatangani. Bagi dia, kalau ada yang tidak setuju dengan petisi tersebut patut dipertanyakan.
“Kalau kita masih waras tidak ada yang tidak setuju, kalau ada yang tidak setuju ada apa-apa dengan hal ini, termasuk UU KPK dan pembakaran hutan,” ungkap Irwan Djohan.
Irwan Djohan menyampaikan komitmen untuk meminta kepada presiden mendorong agar segera mengeluarkan Perppu pengganti UU KPK. “Intinya kita sepat, intinya semua kita sepakat, tidak boleh ada pelemahan terhadap KPK,” tukasnya.(merdeka)
