Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis data jumlah penduduk miskin di Aceh mengalami penurunan. Pada Maret 2019 mencapai 819 ribu jiwa atau 15,32 persen. Ada terjadi penurunan sebanyak 12 ribu jiwa dibandingkan September 2018 lalu dengan jumlah 831 ribu atau 15,68 persen.
Kendati demikian ada tren baru terjadi di Aceh sebaran kemiskinan. Pada periode September 2018-Maret 2019 persentase penduduk miskin bergeser ke perkotaan mengalami kenaikan sebesar 0,05 persen dari 9.63 persen menjadi 9.68 persen. Sedangkan di pedesaan turun 0,49 persen dari 18,52 persen menjadi 18.03 persen.
Baca : Rokok Sumbang Kemiskinan di Aceh
Kepala BPS Aceh, Wahyudin MM menyebutkan, terjadinya penurunan pendudukan miskin di pedesaan tidak lepas program pengentasan kemiskinan lebih banyak diarahkan ke sana. Selama ini banyak bantuan sosial yang disalurkan ke pedesaan, sementara di perkotaan mulai kurang.
Baca: Potret Kemiskinan di Perkotaan
Selaras dengan hasil survey BPS Aceh. Kepala Bappeda Aceh, Azhari Hasan menjelaskan, Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Aceh sudah mengindentifikasi secara kongkrit penyebab utama kemiskinan. Yaitu dari sisi ketersediaan makanan seperti beras maupun bukan makanan.
Pola distribusikan makanan dan bukan makanan yang tepat, sebutnya, menjadi indikator penurunan penduduk miskin di Aceh. Ini juga efektifitas kinerja Tim Pengembangan Inovasi Desa (TPID) dalam mengendalikan harga atau inflasi makanan pokok di Aceh.
“Alhamdulillah semester I 2019 inflasi Aceh turun signifikan yaitu 1,84 persen dibandingkan 2018 di atas 3 persen,” kata Azhari Hasan beberapa waktu lalu.
Kata Azhari, begitu juga dari sisi bukan makanan. Aspek tepat sasaran menjadi syarat utama dalam perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT).
“Termasuk untuk bidang pendidikan, dimana distribusi beasiswa anak yatim sudah 3 kali setahun,” jelasnya.
Katanya, keselarasan dan komitmen usulan program di tingkat kabupaten/kota dengan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Bisa menekan angka kemiskinan masing-masing daerah, termasuk program pemerintah pusat dengan daerah.
“Ini beberapa hal yang sudah berjalan, Insya Allah 2020 sudah lebih kita perkuat lagi intervensi dan koordinasinya,” tukasnya.
Sementara itu Pengamat Ekonomi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Wahyudin Albra memiliki cara pandang berbeda terjadinya penurunan angka kemiskinan di Aceh. Meskipun data resmi rujukan terkait hal itu hanya satu-satunya dikeluarkan oleh BPS.
Namun survey yang dilakukan oleh BPS, sebutnya, saat seluruh rakyat Aceh dalam kondisi radan dan lebaran. Ada tradisi yang sudah melekat di Serambi Makkah, selama waktu itu pengeluaran masyarakat meningkat. Karena budaya belanja selama bulan itu cukup tinggi, meskipun keluarga tersebut masyarakat miskin.
“Maka seakan-akan pengeluaran masyarakat meningkat dan seolah-olah kesejahteraan masyaraka kita menjadi naik. Padahal di Aceh budaya berbelanja untuk persiapan ramadan dan lebaran itu harus ada. Walaupun masyarakat miskin,” kata Wahyudin.
Karena ini, sebutnya, ia menduga mengapa beberapa indikator survei seakan-akan meningkat daya beli masyarakat. Sehingga BPS mengeluarkan hasilnya penduduk miskinan di Aceh menurun.
Menurutnya angka pengurangan angka kemiskinan sebanyak 20 ribu orang atau diangka 15,97 persen bila dibandingkan Maret tahun lalu. Tidak masuk katagori banyak.
Untuk mengujinya, lajut Wahyudi, silakan diperiksa penduduk miskin yang menerima beras raskin. Apakah ada terjadi pengurangan sebesar 20 ribu orang.
“Saya menduga tidak (tidak terjadi penguranan),” ungkapnya.
Wahyudin menjelaskan, APBA sebesar 17 triliun lebih di Aceh semestinya bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Dengan demikian akan mendapatkan pendapatan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Tetapi apakah struktur APBA sebesar itu sudah dinikmati oleh masyarakat untuk menekan angka kemiskinan di Aceh? Pertanyaan selanjutnya, sebutnya, berapa banyak dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan di Tanah Rencong.
“Kalau infrastruktur, uangnya lebih banyak keluar dari Aceh. Meskipun infrastuktur seperti sekolah, jembatan dan lainnya. Hasilnya bisa dinikmati, tetap tidak membuat masyarakat sejahtera,” ungkapnya.
