Menggunanan Opoh Banan dengan Upuh Ulen-Ulen di pundak serta pinggangnya dilingkari Ketawak berdiri sendiri di Simpang Lima, Banda Aceh. Di sampingnya terbentang spanduk bertuliskan “Tolak Tambang di Gayo, Cabut Izin PT Linge Mineral”.
Perempuan itu Sri Wahyuni, warga dataran tinggi Gayo menggelar aksi teaterikal tunggal bentuk protes perempuan Gayo terhadap investasi tambang di Kabupaten Aceh Tengah.
Kartun bertuliskan “Kami Dukung Program Aceh Green, Tapi Kami Tolak Tambang Linge” dibentangkan. Sejurus kemudian ia mementaskan tarian Gayo bentuk protes tambang yang hendak beroperasi di sana.
Opoh Banan adalah pakaian adat perempuan Gayo, Upuh Ulen-Ulen merupakan selendang kerawang Gayo yang digunakan di pundak dan Ketawak kain karawang Gayo yang dipakai di pinggang.
Mentari terus menyengat, Ayu, sapaan akrap Sri Wahyuni tak bergeming. Ia tetap berdiri sendiri selama 30 menit. Aksi tunggal ini sempat menarik perhatian warga yang sedang melintas. Tak sedikit semakin memperlambat laju kendaraannya dan melihat aksi tersebut.
Usai aksi, Ayu mengaku aksi ini dilakukan untuk menggugah hati nurani pemerintah, pemangku kebijakan dan seluruh stakeholder yang ada di Aceh Tengah, Pemerintah Aceh hingga presiden Jokowi.
“Kita sebenarnya ingin sekali mendorong Gayo punya harta yang banyak, daerah yang sangat kaya terutama ekosistem lausernya,” kata Ayu usai aksi, Kami (22/8/2019).
Menurutnya, Gayo adalah pusat penyedia mata air sungai hampir separuh Aceh. Apabila di hulu dilakukan eksplorasi pertambangan, maka bencana ekologi bakal mengancam dataran tinggi Gayo hingga ke hilir.
Bila perusahaan itu beroperasi, sebutnya, sungai-sungai akan tercemar, hutan akan gundul dan berkurang. Kemudian yang paling menyedihkan itu tekanan suhu udara yang semakin hari semakin ekstrim. “Sehingga apa yang kita banggakan dari Aceh, dari Gayo khususnya yaitu kopi akan punah,” ungkapnya.
Aktivis 1998 ini mengaku pemanasan global akan terus bertambah bila perusahaan tambang semakin banyak beroperasi di Aceh. Oleh sebab itu sebagai warga yang bermukim di dataran tinggi Gayo, yang kaya dengan hasil alam seperti kopi. Meminta pemerintah untuk mempertimbangkan rencana pembukaan perusahaan tambang di sana.
“Kami mendukung untuk terus melanjutkan moratorium tambang. Dengan ekonomi hijau bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, jadi jangan jadikan investasi tambang sebagai alasan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Ibu tiga anak ini mengaku, dengan adanya eksporasi tambang tersebut, selain merusak lingkungan, suhu semakin panas, pohon-pohon kopi terancam mati, hama kopi semakin tinggi.
Selain itu lokasi tambang ini, jaraknya sangat dekat dengan situs sejarah Raja Linge yang letaknya 100 meter. Jika tambang ini terus dilakukan, maka tak heran anak-anak Gayo kedepannya akan hilang sejarah negerinya.
“Aksi yang saya lakukan murni dari Gerakan Perempuan Gayo. Aksi ini saya lakukan tunggal secara teatrikal, dan ini keinginan saya yang mulai jengah dan khawatir dengan kondisi lingkungan di Gayo dengan adanya tambang ini, hutan-hutan Gayo sebagai sumber mata air bersih akan rusak, tanaman-tanaman kopi juga akan punah,” ungkapnya.
Seperti dikutip dari mongabay.co.id, PT. Linge Mineral Resource (PT LMR) beroperasi di Abong, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah. Perusahaan ini telah mendapat izin eksplorasi pada 2009 dengan luas lahan sekitar 98.143 hektar.
Pada 4 April 2019, PT. LMR mengumumkan rencana usaha dan kegiatannya dalam rangka studi analisis mengenai dampak lingkungan [AMDAL] di media massa.
Dalam pemberitahuan itu, selaku kuasa Direktur PT. Linge Mineral Resource, Achmad Zulkarnain menyatakan, perusahaan akan menambang dan mengolah bijih emas dmp seluas 9.684 hektar di Desa Lumut, Desa Linge, Desa Owaq, dan Desa Penarun, Kecamatan Linge. Jumlah produksi maksimal 800.000 ton per tahun.
Perusahaan ini mengklaim, tambang emas akan memberi dampak positif. Sebut saja meningkatkan ekonomi dan kesehatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, hingga menumbuhkan pembangunan daerah.
“Sementara dampak negatifnya adalah perubahan bentang alam, penurunan kualitas udara, peningkatan kebisingan, kualitas air permukaan menurun, dan gangguan terhadap habitat satwa liar beserta vegetasi,” terang Achmad dalam pengumuman tertulis itu.[]
